Politik Uang di Era Digital: Problematik dan Tantangan Regulasi dalam Perspektif Hukum

Pemilihan umum merupakan fondasi dari setiap sistem demokrasi modern yang hidup dan bermakna. Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, pemilu bukan hanya sekadar mekanisme penggantian kepemimpinan secara periodik, melainkan manifestasi konkret dari kedaulatan rakyat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, seperti setiap institusi demokrasi, pemilu dihadapi dengan tantangan berkelanjutan yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman.

Transformasi digital yang melanda seluruh aspek kehidupan masyarakat telah membawa dimensi baru yang kompleks ke dalam proses demokrasi elektoral. Era konvensional di mana politik uang dilakukan melalui pemberian tunai langsung kini telah bergeser ke dimensi digital dengan potensi penggunaan e-money, dompet digital (e-wallet), dan bahkan cryptocurrency. Fenomena ini menciptakan tantangan hukum yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh kerangka regulasi yang ada. Kemudahan transfer uang melalui platform digital, anonimitas transaksi, dan kesulitan pembuktian menjadi hambatan signifikan dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik yang mencoreng integritas pemilu.

Karya ini dirancang dengan perspektif multi-dimensional yang mengintegrasikan aspek hukum konstitusional, hukum pidana khusus, hukum administrasi, hukum perdata, serta hukum teknologi dan informasi. Tidak hanya menganalisis problematika yang ada, buku ini juga menghadirkan pembelajaran dari pengalaman internasional dan merekomendasikan model reformasi hukum dan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi masa depan.